Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan terdapat tiga sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, sektor infrastruktur dan pendidikan mulai menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada upaya menjaga stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 4 Mei 2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen atau meningkat dibanding bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Gubernur Mirza.
Sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi di antaranya minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas agar harga tetap terkendali di pasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi produksi pangan serta stabilitas harga.
Gubernur Mirza meminta seluruh kepala OPD menyusun strategi pengendalian inflasi yang terukur, cepat dieksekusi, serta memperkuat koordinasi bersama Bank Indonesia.
Adapun langkah konkret yang disiapkan meliputi operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan kerja sama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, bantuan transportasi dari APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung distribusi komoditas.
Ke depan, setiap OPD juga diminta menyiapkan rencana mitigasi secara lebih terstruktur untuk triwulan berikutnya agar pengendalian inflasi berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.