JAKARTA — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza guna membahas percepatan pembangunan Balai Diklat Industri (BDI) di Provinsi Lampung, Rabu (22/4/2026).
Pembangunan BDI dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan tersertifikasi.
Dalam pertemuan tersebut, Jihan menyampaikan bahwa usulan pembangunan BDI merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Perindustrian. Proposal pembangunan juga telah diajukan dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
“Kami hadir untuk menyinergikan kebutuhan penguatan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan sekitar 7 hektare di kawasan Kota Baru. Lokasi ini dinilai strategis karena berada di wilayah pengembangan pemerintahan dan industri, serta dekat dengan Institut Teknologi Sumatera yang telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan.
Selain itu, kawasan tersebut juga berdekatan dengan area industri yang sudah berkembang, sehingga dinilai ideal untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja.
Jihan menambahkan, kebutuhan SDM industri di Lampung terus meningkat, namun belum seluruhnya memiliki sertifikasi resmi. Karena itu, kehadiran BDI menjadi kebutuhan mendesak.
Menanggapi hal tersebut, Faisol Riza menyatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja industri yang kompeten dan tersertifikasi terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.
Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan industri karena letaknya yang strategis dan dekat dengan Jakarta, serta didukung basis agroindustri yang kuat.
“Lampung ini salah satu daerah dengan potensi pertumbuhan industri yang sangat cepat. Kebutuhan SDM industri yang terampil dan tersertifikasi juga semakin mendesak,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui adanya keterbatasan anggaran dalam pembangunan BDI di berbagai daerah, termasuk Lampung. Namun pemerintah pusat tengah mengkaji skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap dapat direalisasikan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan industri berbasis SDM. Pemprov Lampung berharap proyek BDI dapat segera terealisasi untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.