BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terus mendorong percepatan implementasi digitalisasi keuangan daerah yang terintegrasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Finalisasi Pengisian Championship TP2DD 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bank Lampung, Bandarlampung, Selasa (21/4/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan bahwa digitalisasi transaksi keuangan daerah menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus memperkuat langkah percepatan elektronifikasi, baik pada sektor pendapatan maupun belanja daerah.
“Kita ingin memastikan seluruh transaksi keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, dilakukan secara non-tunai, terintegrasi, dan transparan,” ujar Mirza.
Ia menilai capaian Provinsi Lampung pada Championship TP2DD 2025 yang berada di posisi lima besar se-Sumatera menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan. Tahun 2026, Lampung ditargetkan mampu meraih hasil yang lebih optimal, bahkan menjadi yang terbaik di tingkat provinsi se-Sumatera.
Untuk mewujudkan target tersebut, Gubernur mengajak seluruh pihak terkait, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Lampung sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), agar terus memperkuat kolaborasi.
Menurutnya, Bank Lampung memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran digital pemerintah daerah, terutama dalam mendorong elektronifikasi transaksi secara menyeluruh.
Selain itu, TP2DD disebut sebagai penggerak utama transformasi digital di daerah melalui berbagai inovasi. Salah satunya adalah aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah) yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan dan pembayaran retribusi secara digital.
“Saibara menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung digitalisasi pendapatan daerah. Dengan sistem ini, kita bisa memastikan proses lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti hasil evaluasi Championship TP2DD 2025. Ia menyebutkan bahwa meskipun capaian pada aspek outcome sudah menunjukkan hasil baik, masih terdapat sejumlah catatan pada aspek proses dan output yang perlu diperbaiki.
Ia pun mendorong TP2DD agar lebih optimal dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan dan progres, termasuk dalam penginputan data serta kelengkapan dokumen pendukung.
“Ini harus menjadi perhatian bersama agar seluruh proses dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wagub Jihan.
Lebih lanjut, Jihan menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penilaian kompetisi semata, melainkan sebagai upaya membangun fondasi transformasi digital yang berkelanjutan.
“Kita tidak hanya sekadar mengejar penilaian. Itu hanya efek ikutan. Yang utama adalah memastikan fondasi transformasi digital benar-benar terjadi di daerah,” tegasnya.
Ia berharap, melalui ekosistem keuangan daerah yang terintegrasi, dampak positif dapat dirasakan secara nyata, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas layanan publik bagi masyarakat.