BANDARLAMPUNG – Puluhan honorer non database (R4) yang tergabung di forum komunikasi tenaga kependidikan (Tendik) datangi Gedung DPRD Lampung minta kejelasan status PPPK.
Aksi penyampaian aspirasi itu disampaikan puluhan tenaga pendidikan (Tendik) yang mewakili tendik se-Provinsi Lampung di depan Gedung DPRD Lampung, Rabu 10 September 2025.
Dalam orasinya para Tendik menuntut kejelasan terkait pengangkatan PPPK paruh waktu, yang mana mereka sudah bertahun-tahun mengabdi namun masih belum juga diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Pada saat penyampaian orasi itu para Tendik merasa kecewa dikarenakan tidak dapat bertemu langsung atau dapat berbicara dengan perwakilan mereka (DPRD).
“Kami meminta kejelasan tentang masa depan kami ya, kami tenaga honorer yang bukan sekedar hanya dua atau tiga tahun tetapi melainkan dari belasan tahun bahkan ada yang sampai Dldua puluhan tahun lebih, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan apapun dari pihak pemerintah,” kata Novita.
Pada saat penyampaian orasi itu, para Tendik mengharapkan pemerintah dan wakil rakyat untuk tidak menganaktirikan mereka.
Diserukan puluhan perwakilan Tendik se-Provinsi Lampung, agar para wakil rakyat yang saat ini duduk di parlemen bisa lebih serius memikirkan mereka yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga pendidik.
“Kami minta kejelasan tentang status kami, bagaimana masa depan kami, honornya bukan cuma sedikit bahkan tuntutan kami terlalu banyak dari pihak sekolah untuk kami, tetapi masa depan tidak ada, kerja dituntut banyak tapi gajihnya main-main, kami butuh status, kami butuh kejelasan tentang kami, itu yang kami tuntut pada saat ini,” ungkap Novita perwakilan Tendik saat menyuarakan orasi mereka di gedung DPRD Lampung.
Para tenaga pendidikan itu menuntut bukan hanya persoalan gajih atau saleri, mereka hanya menuntut status mereka menjadi P3K paruh waktu. Karena status P3K inilah peluang mereka untuk bisa melanjutkan ke P3K penuh waktu, para Tendik sangat berharap diregulasi terakhir dan tahun terakhir ini mereka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu.
“Kami ini tidak diusulkan paruh waktu pak, yang diusulkan paruh waktu hanya guru, kami ini sudah honor lama tapi belum juga diusulkan paruh waktu, kami menuntut pak, karena paruh waktu ini adalah pintu gerbang kami untuk menjadi penuh waktu, kalau kami tidak diparuh waktukan kami tidak akan pernah penuh waktu dan ini regulasi terakhir dan tahun terakhir untuk pengangkatan PPPK kalaj tidak sekarang kapan lagi, kami honor sudah belasan tahun, kami menuntut agar kami ini dimasukkan PPPK paruh waktu, alasan pemerintah kemarin dari pemerintah Provinsinya bahwa anggaran sudah melebihi 32 persen, kami tidak menuntut untuk penggajihannya, kami menuntut untuk paruh waktunya, kami menuntut untuk status walaupun hitungan gajih masih tetap perhitungan BOS tidak apa-apa,” papar Novita. (Iqbal)