Wakil Ketua DPRD Ingatkan Bandar Lampung Miliki Transportasi Umum yang Baik


Bandar Lampung (MB)-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung, Aep Saripudin menghadiri Seminar Nasional Bersama Membangun Menuju Lampung Berjaya yang dilaksanakan di Hotel Novotel, Rabu (25/1/2023).

Seminar yang mengangkat tema Menangkap Peluang dan Potensi Pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya ini diselenggarakan Pemprov Lampung, Ikatan Ahli Perencanaan Lampung (IAP Lampung) dan IKA Undip Lampung.

Menurut Aep Saripudin, sebagai pusat perdagangan dan jasa, Bandarlampung menjadi pusat ekonomi tujuan masyarakat dari luar daerah ke Kota Bandarlampung. Imbasnya adalah kemacetan pada saat kedatangan pagi dan saat kepergian sore. Maka salah satu solusi adalah munculnya transportasi publik yang baik.

“Sedangkan kendala yang dihadapi untuk menciptakan transportasi publik yang baik yakni terkait biaya yang cukup tinggi. Khususnya biaya oprasional jika itu berjalan,” kata Aep Saripudin, Rabu (25/1/2023).

Lampung dari Nasdem Malah Diduga Lakukan Pelecehan Perempuan
Selain ketersediaan transportasi publik, menurut politisi Partai Keadilan Sejahteta (PKS) ini, pembangunan metropolitan harus memiliki sinergitas dengan kabupaten/kota sekitar Bandarlampung. Sehingga jika ada imbas negatif untuk Bandarlampung harus diselesaikan bersama. Misalkan, masalah banjir di Bandarlampung yang diduga memiliki kaitan dengan gunung betung yang berada di Pesawaran.

“Sehingga harus memiliki daya resapan air yang baik agar tidak berimbas banjir di Bandarlampung. Perlu sinergitas dan kordinasi yang baik antara kabupaten/kota di sekitar Bandarlampung,” ucapnya.

Dilanjutkannya, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Sampah di siang hari juga berpengaruh dengan banyaknya tambahan warga dari luar Bandarlampung yang masuk ke Bandarlampung. Sehingga diperlukan solusi serius dalam pengelolaan sampah.

“Tidak hanya Pemkot dengan DPRD Bandarlampung saja duduk bersama untuk mengatasi kendala tersebut. Tapi juga pihak swasta terkait agar ada kolaborasi bersama dalam pengelolaan transportasi publik. Poinnya tentu bukan hanya di Bandarlampung, tetapi Pemprov Lampung berkordinasi dengan kabupaten/kota di sekitar metropolitan,” ungkapnya. (Rls)